Beritaterheboh.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengunggah fotonya di lahan untuk proyek Tol Padang - Pekanbaru yang tak menunjukkan progres berarti. Bahkan, wakil ketua umum Partai Gerindra itu menyebut proyek tol sepanjang 244 kilometer tersebut mangkrak.
Menurut Fadli, groundbreaking proyek infrastruktur itu diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Februari 2018. Namun, sudah berbulan-bulan pengerjaan proyek itu mandek.
“Padahal groundbreaking oleh presiden,” ujar Fadli melalui akun @fadlizon di Twitter, Sabtu (29/9).
Penampakan #tolmangkrak" sdh 10 bln di Padang. Tak ada pekerjaan apapun. Pdhl yg resmikan P @jokowi nih 9 Feb 2018. Pencitraan terlalu dini. pic.twitter.com/gwWAcuEVvZ
— Fadli Zon (@fadlizon) September 29, 2018
Fadli menuturkan, kemajuan proyek itu hanya 200-300 meter. Padahal, tol itu jika jadi dan dioperasikan bisa memangkas jarak tempuh Padang - Pekanbaru menjadi tiga jam saja.
“Tapi sudah lama groundbreaking tidak ada kelanjutan,” tuturnya.
Fadli pun menyebut proyek itu mangkrak karena perencanaannya secara teknis belum matang. Namun, katanya, proyek itu dipaksakan demi pencitraan.
“Jangan diresmikan pembangunannya padahal lahan belum beres. Jadi pencitraan dini,” pungkasnya.
6 Fakta Mangkrak-nya Tol Padang yang Ditunjukkan Fadli Zon: Telan Rp 78,09 T hingga Utang Jepang
1. Diresmikan Jokowi pada Februari 2018
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru pada 9 Februari 2018 dengan ditandai peletakan batu pertama.
Pembangunan ini merupakan Seksi I, yakni jalur Padang-Sicincin yang memiliki panjang 28 kilometer.
2. Telan Biaya Rp 78,09 Triliun
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jika pembangunan ini membutuhkan investasi senilai Rp 78.09 triliun.
Dengan rincian, Untuk Seksi 1, investasi yang dibutuhkan sebesar Rp 4,88 triliun.
Sementara itu, empat seksi lainnya yaitu Seksi 2 Sicincin-Payakumbuh (78 kilometer) sebesar Rp 32,93 triliun, dan Seksi 3 Payakumbuh-Pangkalan (45 kilometer) sebesar Rp 15,47 triliun.
Selanjutnya, Seksi 4 Pangkalan-Bangkinang (56 kilometer) sebesar Rp 18,86 triliun dan Seksi 5 Bangkinang-Pekanbaru (37 kilometer) sebesar Rp 5,95 triliun.
3. Biaya Pembebasan lahan
Pembayaran lahan proyek tol ini akan dilakukan dengan dana talangan dari PT Hutama Karya Persero.
Sedangkan pembebasan lahannya akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.
4. Terowongan yang Tembus Pegunungan Bukit Barisan
Biaya investasi yang tak sedikit itu selain digunakan untuk pembangunan jalan tol, nantinya juga akan dipakai untuk membuat terowongan.
Terowongan ini rencananya akan menembus pegungunan Bukit Barisan, dengan jumlah lima buah dan total panjang 8,95 kilometer.
Terowongan ini digunakan untuk memperpendek jarak tempuh setidaknya 11 km, selain untuk menjaga alam Bukit Barisan.
5. Utang Jepang
Pada Februari 2018, pemerintah Jepang telah bersedia membantu pembiayaan konstruksi sepanjang 40 km.
Nilai pinjaman yang diberikan Jepang adalah sebesar Rp 9,1 triliun.
Bantuan ini termasuk untuk membangun terowongan.
6. Alasan Mandek
Diberitakan Tribun Pekanbaru, 30 Mei 2018, pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru ditunda.
Tol sepanjang 244 kilometer itu terkendala soal pembebasan lahan.
Hal ini lantaran para pemilik lahan belum sepakat soal jumlah ganti rugi atas tanah mereka.
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, membenarkan belum adanya lahan untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang telah dibebaskan.
Kendati begitu, kata dia, Pemprov Sumbar akan terus berusaha agar masyarakat mau membebaskan lahannya untuk dibangun jalan tol, supaya proses pembangunannya bisa dimulai tahun ini.
"Belum ada lahan yang telah dibebaskan, karena belum ada kesepakatan harga ganti rugi. Untuk itu, kami dari pemprov Sumbar akan segera menurunkan tim apresial ke lokasi pembangunan jalan tol. Kami berharap, masalah ini cepat selesai, supaya segera dibangun," kata Nasrul Abit di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (30/5/2018) sore.
Untuk sementara ini, lanjutnya, pembangunan jalan tol ditunda dulu sampai ada kesepakatan harga lahan. Namun yang jelas, lahan yang akan dilalui jalan tol tersebut sudah ada penetapan harganya, namun nilainya berbeda-beda, yaitu dari Rp32 ribu sampai Rp286 ribu per meternya.
"Sekarang ini masalahnya ada pada harganya ini. Masyarakat sekarang kan hanya menilai harga terendah saja, sementara ada juga nilai yang tertinggi, makanya masyarakat menutup pembangunan jalan tol tersebut," ujarnya.
Agar persoalan pembebasan lahan ini segera selesai, sebutnya, Pemprov Sumbar juga akan meminta Walinagari setempat sebagai orang yang akan ditunjuk untuk pembanding harga tanah. Namun di samping itu, tentunya juga ada opsi lain untuk menyelesaikan masalah ini.
"Tapi saya saya belum bisa sampaikan apa opsinya, karena ini masih dirapatkan dulu. Namun yang jelas, proses negosiasi pembebasan lahan dengan masyarakat masih tetap jalan. Batas waktu negosiasi akan berakhir sampai 7 Juni," ujarnya.
"Jika sampai tanggal yang ditentukan itu ternyata belum ada solusi, barulah dicarikan upaya lain," imbuh mantan Bupati Pesisir Selatan dua periode itu.
Sebelumnya, Pemprov Sumbar menargetkan proses pembayaran ganti rugi lahan yang akan dilalui jalan tol rampung pada Juli 2018. Untuk tahap awal, pembayaran ganti rugi lahan dilakukan untuk ruas jalan sepanjang 4,2 kilometer, yaitu Padang-Sicincin.
Diinformasikan, harga lahan yang telah ditetapkan berbeda, mulai dari Rp 32 ribu hingga 286 ribu rupiah tiap meternya.
Dan tanpa mengetahui Fakta Fadli Zon dengan seenak perut buncitnya menusudh tanpa mengetahui asal muasal. Tak heran Fadli Zon menuai bulliyan warganet
Tribunnew.com
Meninjau pmbgn tol "mangkrak" Padang-Pakanbaru 244 km.Stlh 10 bln baru 200-300m sj. Pdhal groudbreaking olh Presiden. pic.twitter.com/ih46FXt0UO— Fadli Zon (@fadlizon) 29 September 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar