Beritaterheboh.com - Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Sumenep, Madura, Jawa Timur dengan tegas menolak kedatangan calon wakil Presiden (Cawapres) nomor 2, Sandiaga Uno ke kabupaten paling ujung timur pulau Madura. Penolakan mereka dinyatakand dalam pernyataan sikap yang tersebar di media sosial, termasuk di grub-grub WhatsApp.
Mereka menolak eks Wagub DKI Jakarta ini karena Sandi merupakan sosok yang berada di balik kasus “kejahatan ekstraksi” tambang emas Tumpang Pitu Banyuwangi. Sandi adalah pemilik PT Merdeka Cooper Gold Tbk.
Versi FNKSDA, melalui anak perusahaan, yaitu PT Bumi Suksesindo (BSI), Sandi dianggap telah “merampas” dan :menghabisi” tujuh bukit dan lahan hijau pegunungan di Tumpang Pitu, Banyuwangi.
Berdasarkan informasi yang didapat oleh koranmadura.com, Cawapres pendamping Prabowo Subianto itu akan melakukan kampanye di Jawa Timur yang mengangkat tema Ngobrol Pintar (Ngopi) bersama Sandiaga Uno.
Rencananya, acara tersebut bakal digelar pada tanggal 27 sampai 30 September 2018. Kampanye Sandi ini akan dimulai dari Surabaya, Sidoarjo, Probolinggo, Kediri, Madiun, Bojonegoro, Pamekasan. Kemudian akan berakhir di Sumenep.
Berikut pernyataan sikap Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Sumenep terhadap rencana kedatangan Sandiaga S. Uno di Sumenep yang tersebar di media sosial:
بسم للة الر حمن الر حيم
Setelah mendengar kabar akan rencana kedatangan salah satu Cawapres 2019 RI, Sandiaga S. Uno di Kabupaten Sumenep pada tanggal 30 September 2018 nanti, kami Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Sumenep merasa perlu untuk membuat pernyataan sikap. Hal ini dilakukan karena Sandiaga S. Uno merupakan salah satu orang penting yang berada di balik kasus “kejahatan-ekstraksi” Tambang Emas Tumpang Pitu di Banyuwangi. PT. Merdeka Copper Gold Tbk, perusahaan tambang milik Sandiaga, melalui anak usahanya PT. Bumi Suksesindo (BSI), telah “merampas” dan menghabisi tujuh bukit dan lahan hijau pegunungan di Tumpang Pitu, Banyuwangi.
Bahkan penghacuran ekologi dan pengrusakan lingkungan di Tumpang Pitu hari ini juga berdampak pada kehidupan sosial-budaya-ekonomi penduduk setempat. Dengan dalih peningkatan ekonomi Nasional, kesejahteraan rakyat, penambangan ramah lingkungan, dengan mata telanjang kita justru menyaksikan yang sebaliknya, yaitu: orkestrasi perampasan tanah dan eksploitasi lingkungan, berlangsung tanpa ampun. Kita bisa mengatakan dengan nada kecut, bahwa proyek Tambang Emas yang hanya menguntungkan sebagian elit pengusaha ini, termasuk yang paling diuntungkan adalah Sandiaga S. Uno, telah melanggengkan ketidakadilan, ketimpangan ruang hidup dan diskriminasi rakyat-rakyat kecil, terutama penduduk di Tumpang Pitu di Banyuwangi.
Oleh karena itu, dengan memohon taufiq dan hidayah Allah SWT, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Sumenep, menyatakan sikap, sebagaimana berikut:
Pertama, menolak kedatangan Sandiaga S. Uno di Kabupaten Sumenep. Kedatangan Sandiaga harus kita tolak bersama karena ia memiliki “dosa sosial-ekologis” yang sangat besar, yakni: perampasan dan pengrusakan lingkungan melalui industri tambangnya terhadap kurang lebih 900 ha. lahan hijau di Tumpang Pitu. FNKSDA Sumenep tidak ingin menyambut dengan lapang, gembira apalagi dengan hormat, orang yang hari ini justru menjadi agen dominan kapitalisme-ekstaktif di Indonesia. Penolakan terhadap Sandiaga hari ini adalah bentuk penghormatan dan dukungan kami kepada rakyat-rakyat Tumpang Pitu yang hari ini tetap senantiasa memperjuangkan kedaulatannya, meski telah beberapakali diintimidasi oleh pihak korporasi yang mendapat dukungan dari elit-daerah beserta parat-aparat keamanannya.
Kedua, mengingat berdasarkan rundown kegiatannya yang kami baca, bahwa Sandiaga S. Uno rencana hadir ke Kabupaten Sumenep atas nama Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI 2019 mendatang, kami meminta ke Pemkab Sumenep untuk mempertimbangkan ulang atas rencana penyambutan kedatangannya. Kami tidak ingin Pemkab Sumenep mendukung agenda politik Cawapres yang memang menjadi dalang di balik kejahatan ekstraksi, seperti di Tumpang Pitu. Karena kalau kita berbicara NKRI dan Nasionalisme, menjaga keutuhan lingkungan hidup dan kedaulatan rakyat, justru merupakan sikap paling kongkrit untuk ketahanan keduanya. Kontras dari itu semua, justru apa yang dilakukan oleh Sandiaga melalui industri tambangnya hari ini, bukan menjaganya, sebaliknya ia malah menumpas habis berhektar-hektar lahan pegunungan di Tumpang Pitu; detik-detik dimana penduduk setempat hanya bisa gigit jari di hadapan keji, tamak dan kuasanya korporasi yang menggunakan tenaga elit-pemerintah sebagai “tangan besi”.
Ketiga, kami mengajak kepada semua kalangan, terutama di Sumenep, untuk juga ikut terlibat dalam penolakan kedatangan Sandiaga S. Uno. Penolakan terhadap Sandiaga ini akan menjadi penanda atas militansi dan idealisme kita sendiri untuk menjaga kedaulatan rakyat—yang selama ini selalu tertindih oleh rakus dan arogansinya elit politik dan pengusaha tertentu. Sandiaga S. Uno dengan industri tambangnya yang hari ini—juga berkiprah dalam politik-banyak melakukan pengrusakan lingkungan dan masa bodoh terhadap nasib kaum Mustadhafin, perlu perlawanan kolektif kaum tani, kaum buruh, termasuk juga kaum Nahdliyin, yang selama ini telah sering menjadi korban dari idustri tambang yang ia miliki. Atas dasar itulah, penolakan terhadap kedatangan Sandiaga S. Uno ini menjadi fardhu untuk kita semua.
Setidaknya berdasarkan tiga point pernyataan sikap FNKSDA Sumenep terhadap kedatangan Sandiaga S. Uno ke Kab. Sumenep tersebut, atas perhatiannya, kami sampaikan banyak terimakasih.
Wallahul-muwaffiq ila aqwamith-tariq.
Moh. Roychan Fajar
Koord. FNKSDA Sumenep (WM)
Tuding FNKSDA Politis, Satria Gerindra Siap Kawal Safari Politik Sandiaga di Sumenep
Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno dijadwalkan akan melakukan safari politik di Sumenep Madura, Ahad, 30 September 2018. Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), salah satu sayap Partai Gerindra, siap mengawal dan menjamin keamanan Sandiaga.
“Acara ini adalah kegiatan konstitusional dalam rangkaian agenda besar Pemilu 2019,” kata Ketua Umum SATRIA, Moh Nizar Zahro, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 September 2018.
Pernyataan jaminan disampaikan Nizar merespon gerakan penolakan dari Front Nahdliyyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Sumenep. Nizar menyebut gerakan itu sebagai bentuk provokasi murahan.
“Sekali lagi perlu diingatkan kepada semua untuk tidak melakukan provokasi di Sumenep,” tegas anggota Fraksi Gerindra DPR RI asal Madura ini.
Wartamadura.com/SantriNews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar